Bupati Barut ditagih janji " mahar politik"

FOTO : Surat Perjanjian





Palangka Raya-MKNews Duduknya H.Nadalsyah atau Koyem sebagai orang nomor satu di Kabupaten Barito Utara ( Barut) diduga meninggalkan janji atau mahar politik kepada salah satu pihak yang pernah mendukung pencalonan H Nadalsyah  sebagai Bupati Barut

Hal ini terungkap melalui Rahmadi Mb mantan Ketua Partai Patriot Kabupten Barut tahun 2013,saat ditemui awak media Rabu ( 10/10/2019),Rahmadi mengatakan " Pada pencalonan Nadalsyah sebagai Bupati Barut Tahun 2013 ,dirinya diminta untuk memberikan dukungan karena saat itu Partai Patriot memiliki satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Barut,pada saat itu pihak sudah memberikan dukungan kepada Sapto untuk maju sebagai Bupati Barut" tutur Rahmadi.

" Saat itu H Nadalsyah bersedia memberikan Kontribusi kepada Partai Patriot Barut,yang juga untuk mengganti uang sebesar 750 juta Rupiah yang sudah terlebih dahulu diberikan Sapto"imbuhnya.

          Foto:Rahmadi ( sebelah kanan) didampingi penasehat hukum ( Sukardi)

"Tapi kesepakatan atau mahar Politik ini hanya disampaikan secara lisan tanpa ada bukti tertulis karena kita saling percaya, dan beliau ( H Nadalsyah ) sudah membayarkan uang sebesar 450 Juta Rupiah " jelas Rahmadi

Tapi karena sisa yang belum dibayarkan  oleh H Nadalsyah,padahal dirinya sudah berusaha untuk menanyakan dan menagih sisa tersebut" Sebelumnya saya sudah sering menelpon,atau melalui What up untuk menanyakan pembayaran sisa uang yang dijanjikan" tegas Rahmadi.

Dan sekarang dirinya melakukan upaya hukum dengan menunjuk Sukardi sebagai Penasehat Hukumnya" ini baru bisa saya lakukan karena terkendala masalah dana,untuk memakai jasa Penasehat Hukum ( PH)" ujar Rahmadi lebih lanjut.

Sukardi sebagai PH Rahmadi mengatakan " Kita memberikan Somasi bukan sebagai ancaman dan karena unsur politik  tapi untuk mengingatkan H Nadalsyah,dan Klien saya ( Rahmadi) hanya menuntut haknya,dan kita sangat membuka diri,untuk melakukan mediasi dan bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum,kita ingin ada itikad baik" ujar Sukardi

" Kita sudah dua kali melakulan Somasi dan yang terakhir kemarin tertanggal 4 Oktober 2019,kita sampaikan dan ada tanda terimanya" jelas Sukardi

Sementara itu ditempat terpisah Junaidi salah satu orang dekat Nadalsyah yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng saat dihubungi via Ponsel  mengatakan " Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan DPD Partai Demokrat Kalteng walaupun H Nadalsyah sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalteng ,tapi sebagai orang dekat Pak haji ( H Nadalsyah ) saya pernah mendengar bahwa pak haji mengatakan bahwa itu tidak benar,kita sudah mempersiapkan tim kuasa hukum apabila masalah ini muncul,karena ini bisa saja ada muatan politisnya" pungkas Junaidi saat dimintai tanggapan mengenai Somasi yang ditujukan kepada H Nadalsyah.

Sampai berita ini diturunkan H. Nadalsyah yang coba dihubungi awak media via Whats Up belum memberikan jawaban terkait permasalahan ini.(red)