Evaluasi Perencanaan 2025, Pemkab Barsel Fokus Pada Sektor Prioritas
Buntok - MKNews,Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel) Khristianto Yudha bersama dengan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti Exit Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (EVRAN) Tahun Anggaran 2025. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembahasan notisi hasil evaluasi secara online.
Rapat pembahasan notisi hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran sektor
pendidikan, sektor kesehatan, sektor pengentasan kemiskinan, sektor penanganan
prevalensi stunting dan sektor UMKM tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan secara virtual dari ruang rapat VIP kantor Bupati Barito Selatan,
Selasa (22/4/2025).
Wakil Bupati mengatakan pentingnya kerjasama dalam mengatasi berbagai masalah pada beberapa sektor dan perlu keseriusan pihak terkait demi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan prevalensi stunting dan UMKM di Kabupaten Barito Selatan. Langkah evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas program yang telah dirancang dalam mendukung target pembangunan daerah.
"Seluruh sektor supaya lebih serius dalam mengawal perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja, guna memastikan anggaran benar-benar digunakan
untuk kesejahteraan masyarakat, "jelas Tanto.
Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran atas Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Pengentasan Kemiskinan, Sektor Penurunan Prevalensi Stunting dan Sektor UMKM Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat diuraikan yakni kualitas sastra/ultimate outcome pada sektor pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting dan UMKM telah tepat, dengan memenuhi aspek pengukuran yang berorientasi pada outcome dan terukur untuk pengukuran jumlah masyarakat miskin, jumlah masyarakat stunting, dampak UMK terhadap ekonomi dan pertumbuhan UMKM. Sedangkan penetapan target ultimate outcome sektor pendidikan dan kesehatan belum tepat. Hal ini dikarenakan pada sektor pendidikan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) belum sepenuhnya tepat karena belum mampu mengukur keseluruhan aspek yang seharusnya diukur.
Seharusnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hasil evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa kualitas desain intervensi (logic model) memiliki beberapa permasalahan seperti penetapan ultimate outcome sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak tepat, desain intervensi yang tidak relevan dengan pencapaian tujuan, serta intervensi sektoral yang belum menyasar pada isu strategis Pemerintah Daerah. Hal ini berdampak pada potensi ketidaktercapaian target ultimate outcome yang telah ditentukan. Selain itu, ditemukan juga potensi ketidakefektifan kualitas perencanaan serta potensi ketidakefisienan penganggaran belanja. Sehingga berpotensi menyebabkan adanya pemborosan anggaran belanja dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.Tiga masalah utama dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atas sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pengentasan kemiskinan, sektor penurunan prevalensi stunting, dan sektor UMKM yaitu masalah substantif, prosedur, dan supervisi/pengawasan.
Beberapa hal yang masih menjadi kelemahan untuk dapat dilakukan perbaikan,
yaitu indikator pada program/kegiatan/subkegiatan belum sepenuhnya memenuhi
kriteria dapat diukur secara obyektif, berorientasi outcome, selaras dengan
indikator kinerja diatasnya, target memperhatikan target kinerja diatasnya dan
kecukupan atas indikator yang memenuhi specific/jelas, measurable/dapat diukur,
achievable/dapat diraih, Relevant/selaras, Time Bond/memiliki batasan
waktu pengukuran dan continuous improvement/perbaikan berkelanjutan (SMART-C) sehingga
subkegiatan menjadi tidak efektif.
Terdapat indikator pada subkegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah. belum menggambarkan output yang berkualitas, misalnya hanya berupa laporan ataupun dokumen. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah menyusun indikator subkegiatan hanya sesuai dengan tagging pada SIPD. Akibatnya, subkegiatan yang disusun oleh perangkat daerah tidak menggambarkan capaian subkegiatan serta berpotensi tidak mendukung pencapaian ultimate outcome.
Belum ada peraturan atau nomenklatur yang mengatur terkait kinerja dan indikator pada level kegiatan sehingga Perangkat Daerah masih mengalami kesulitan dalam menentukan indikator pada level kegiatan. Akibatnya perencanaan pada level kegiatan masih kurang berkualitas, berdasarkan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, BPKP merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan agar menginstruksikan Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan berkoordinasi dengan seluruh Kepala SKPD, Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan evaluasi kualitas perencanaan dan penganggaran PD secara berkala pada level pemerintah daerah serta memastikan setiap rekomendasi perbaikan terkait perencanaan dan penganggaran yang disampaiakan oleh APIP ditindaklanjuti.
Bupati juga menginstruksikan kepada Kepala SKPD Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun anggaran belanja kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis dan didukung dengan rincian anggaran belanja yang memadai sesuai Peraturan Analisis Standar Belanja (ASB). Turut hadir Inspektur Daerah Kab Barsel beserta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Barsel.
