Daftar Riwayat Hidup Edy Pratowo Calon Wakil Gubernur Kalteng
IDENTITAS PRIBADI
NAMA : H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM.
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Palangka Raya, 9 Desember 1969
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Bupati Pulang Pisau
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2 – Magister Manajemen
IDENTITAS KELUARGA
ISTRI : Hj. NUNU ANDRIANI, SE, M.Pd
ANAK I : MUHAMMAD ANANDA MIFTAH REDYNO
ANAK II : AKHMAD DIMAS RESTU REDYNO
ANAK III : FATIMA MEILANY PUTRI REDYNO
RIWAYAT PENDIDIKAN
SDN Lupak Dalam, Kabupaten Kapuas lulus tahun 1982.
SMPN 2 Kuala Kapuas lulus tahun 1985.
SMAN 1 Kapuas lulus tahun 1988.
S-1 Uniska Banjarmasin lulus tahun 1995.
S-2 STIE Mahardika Surabaya lulus tahun 2006.
RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN
1.Anggota DPRD Kabupaten Kapuas 1999-2003.
2.Anggota DPRD Kab. Pulang Pisau 2003-2004.
3.Ketua DPRD Kab. Pulang Pisau 2004-2008.
4.Wakil Bupati Pulang Pisau 2008-2013.
5.Bupati Pulang Pisau 2013-2018.
6.Bupati Pulang Pisau 2018-2023.
TANDA PENGHARGAAN / SATYA LENCANA :
1. SATYA LENCANA WIRAKARYA BIDANG PERTANIAN
2.LENCANA MELATI GERAKAN PRAMUKA
BINTANG DHARMA BHAKTI GERAKAN PRAMUKA
PENGALAMAN ORGANISASI :
1. KETUA AMPI KUALA KAPUAS
2.KETUA DPD KNPI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2001 – 2003
3. KETUA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) PULANG PISAU
TAHUN 2008 – 2013
4.KETUA KWATIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PULANG PISAU
TAHUN 2010 – 2015
5.KETUA PC NU KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 - 2020
6.KETUA RAPI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2011 – 2014
7.KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2009 – 2015
8.KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 – 2020
9.KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
2020 – 2025
10.KETUA KOMIDA KABUPATEN PULANG PISAU
DIKLAT KURSUS :
1. Pelatihan Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, 24 Agustus 2002.
2.Bimbingan Teknik Ekselensi Legislatif : (PERSPEKTIF KOMPETENSI LEGISLATIF), Jakarta, 16 April 2003.
3.Workshop Penyusunan Program / Kegiatan Tahunan dan Anggaran DPRD / Sekretariat DPRD Berdasarkan Anggaran KInerja dan Pembahasan Usulan APBD Bagi Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau, Bandung, 6 Desember 2004.
4.SARASEHAN EKSELENSI LEGISLATIF DAERAH (Membangun Kompetensi Legislatif Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance), Jakarta, 13 Juli 2005.
5.Workshop Fungsional DPRD Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Layanan Publik dan Investasi Swasta, Jakarta 23 September 2005.
6.Penerapan dan Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran DPRD Berbasis Kinerja Berdasarkan PP 24 Tentang SAP jo PP 37 Tahun 2005, Jakarta 26 Februari 2006.
7.Rekomendasi Investigasi BPK Kepada DPRD TK I & II Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pasca MOU (Memorandum Of Understanding) BPK Kepada DPRD, Jakarta, 28 April 2006.
8.Bimbingan Teknis Aplikasi PP No. 58 Tahun 2005, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 dan Penyusunan APBD Tahun 2007 Sesuai PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2006 Serta Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD, Jakarta, 19 November 2006.
9.Bimbingan Teknis Aplikasi PP No. 58 Tahun 2005, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 dan Penyusunan APBD Tahun 2007 Sesuai PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2006 Serta Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD, Jakarta, 3 Desember 2006.
10.Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Jakarta, 13 Februari 2007.
11.Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia, Jakarta, 11 Mei 2007.
12.Workshop Eksekutif Meningkatkan Anggaran Pendapatan Daerah Melalui Dana Perimbangan dan Pemanfaatan Pinjaman Atau Hibah Luar Negeri, Bali, 9 Agustus 2007.
13.Bimbingan Teknis Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, 30 Desember 2007.
14.Sosialisi Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik & Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Serta Pembentukan KPU-KPUD, Jakarta, 29 Februari 2008.
15.Bimbingan Teknis Nasional Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Menyongsong Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol, PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan APBD Untuk Pemilu serta Revisi Kedua Undang-undang Tahun 2004 Tentang Calon Perseorangan, Jakarta 24 Mei 2008. (Drt-Red*)
