Mensikapi Menghangatnya Tensi Politik Jelang Pemilu 2024Catatan Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn

JAKARTA- MINews-Presiden Joko Widodo [Jokowi] dalam pidatonya pada pembukaan Jambore Nasional di Desa Madani Parmusi di Taman Nasioal Gunug Gede Cianjur, Jawa Barat pada Selasa [26/9] lalu mengatakan pentingnya menjaga kondusifitas dalam meghadapi tahun politik.

Presiden menghimbau dalam menghadapi tahun politik yang sudah menghangat ini hendaknya dapat menjaga stabilitas keamanan walau beda pilihan, padahal hangat atau tidaknya, panas atau tidaknya pemilu 2024 tersebut jika kita perhatikan secara seksama baik di dunia medsos, berita online dan kabar lain nya, beredar bahwa Presiden cawe-cawe dalam pemilu tersebut, sekalipun hal itu tidak benar tapi kabar tersebar harus nya hal ini jadi perhatian khusus presiden untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilu damai 2024.
Presiden mesti netral imparsial. 

Presiden jangan merasa seaka-akan menjadi pengawal utama proses pemilu. Kepala Negara mestinya membiarkan rakyat mengambil peran dalam menentukan hak pilih. 
Kemudian, membiarkan para ketua umum partai politik melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan.

Disamping Pak Presiden tidak juga terlepas dari para elit politik yang menentukan arah pelaksanaan Pileg dan Pilpres tidak menciptakan kegaduhan di publik saat mengeluarkan stetmen agar masyarakat pemilih dapat menentukan pilihan nya secara logika baik dan realistis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyatnya. 

Menurut hemat saya, Presiden cukup memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak perlu mengkalkulasi adanya skenario pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres)
Presiden harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. 

Karena itu, presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan dengan legawa. Bukan dengan cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya. Jika cawe-cawe terlalu jauh, sama saja mengkhianati demokrasi. Biarkan  publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional.

Di era digital ini hendaknya jika Pak Presiden dan para elit politik serta tokoh menginginkan pelaksanaan pemilu damai ya harus dapat memberi contoh baik terhadap pemilih yaitu masyarakat saat berbicara di depan publik.

Tahun politik menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus disikapi dengan bijak termasuk pada ranah digital. Jika potensi kerawanan konflik saat Pemilu tidak diantisipasi salah satunya pada hiruk pikuk media sosial, maka potensi perpecahan tidak bisa dihindari.

Menghadapi musim politik, akan banyak muncul isu-isu yang biasanya hanya akan memecah persatuan. Maka dari itu hendaknya kita tetap bersatu meskipun berbeda pendapat atau pilihan. Setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya masing-masing, sehingga jangan jadikan perbedaan suatu hal yang dapat memecah belah persatuan yang sudah terjalin.

*) Akademisi, Pakar Hukum

Komentar