Seruyan Tingkatkan Resiliensi Bencana, Bupati Buka FGD Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah 2026
Kuala Pembuang, MKNews — Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 di Kuala Pembuang pada Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda guna mengevaluasi kapasitas serta resiliensi daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana.
Dalam sambutannya, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menekankan pentingnya integrasi isu kebencanaan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya Asta Cita ke-8 terkait harmonisasi lingkungan—serta Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
"Upaya peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi bagian penting dalam mewujudkan Seruyan yang berkelanjutan, tangguh, dan sejahtera. Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan perspektif pengurangan risiko bencana sejak dini," ujar wanda.
Bupati memaparkan bahwa penilaian BNPB menunjukkan IKD Kabupaten Seruyan naik dari 0,61 pada 2024 menjadi 0,67 pada 2025. Meski mengalami kenaikan, kapasitas daerah saat ini masih berada pada kategori sedang. Pemerintah daerah mencatat kemajuan pada aspek kebijakan dan infrastruktur pengendali banjir, namun beberapa aspek penting seperti program Desa Tangguh Bencana dan pemulihan penghidupan masyarakat pascabencana mengalami penurunan dari Level 2 ke Level 1 sehingga memerlukan perhatian serius.
Guna menindaklanjuti hal tersebut, Bupati memberikan instruksi khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
BPBD: Memperkuat fungsi operasional Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan kejelasan sistem peringatan dini banjir, longsor, serta karhutla.
Bapperida & BKAD: Memastikan Kajian Risiko Bencana (KRB) diintegrasikan langsung ke dalam dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, Renja) dan penganggaran.
DPRKP/PUPR & DLH: Menguatkan pengelolaan kawasan hulu hingga hilir, mencakup daerah tangkapan air, DAS, serta pelindungan lahan gambut.
DPMD, Camat & Pemdes: Memprioritaskan pembentukan relawan dan alur evakuasi pada desa-desa berisiko tinggi guna membenahi indikator Desa Tangguh Bencana.
Dinas Pendidikan & Dinas Kesehatan: Melanjutkan peningkatan standar Sekolah/Madrasah Aman Bencana serta mempertahankan resiliensi fasilitas kesehatan saat krisis.
Sektor Ekonomi & Dinas Sosial: Mempersiapkan skema pemulihan mata pencaharian warga pascabencana serta akurasi data kelompok rentan.
Bupati menegaskan agar proses perhitungan IKD dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi riil di lapangan. Hasil FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.(Ms)
