Disperindagkop Seruyan Desak Transparansi Data Kuota dan Realisasi BBM Bersubsidi
Kuala Pembuang, MKNews — Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Seruyan mendesak adanya keterbukaan data mengenai penetapan dan realisasi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya. Langkah ini dinilai krusial agar fungsi pengawasan distribusi oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Seruyan, Ahdian Noor, mengungkapkan bahwa pemda selama ini mengalami kendala dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi lantaran tidak memiliki akses data yang transparan terkait besaran kuota maupun realisasi pengirimannya.
"Bagaimana kami mengawasinya kalau kami tidak tahu kuotanya berapa. Kami ingin mengetahui apakah kuota yang ditetapkan benar-benar sesuai dan dibagikan sesuai peruntukannya," ujar Ahdian kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2026).
Menurut Ahdian, persoalan ini telah dibahas dalam rapat internal dan akan segera disampaikan secara resmi melalui surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku regulator.
Ahdian mencontohkan, ketidakjelasan data realisasi pengiriman berisiko merugikan daerah pada masa mendatang. Jika suatu wilayah mendapat alokasi kuota sebanyak 100 satuan tetapi realisasi pengiriman hanya 80 satuan, dikhawatirkan regulator menganggap jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan daerah.
"Kami khawatir BPH Migas melihat realisasinya 80 dan menganggap itu sudah cukup. Akhirnya kuota kami ke depan bisa dikurangi," tegasnya.
Selain itu, transparansi data juga diperlukan untuk mengendalikan distribusi antarkecamatan agar tidak terjadi ketimpangan. Pasokan yang berlebih di suatu wilayah dikhawatirkan dapat memicu potensi penyalahgunaan atau keluar dari wilayah peruntukan.
Di samping transparansi kuota, Pemkab Seruyan juga mendorong adanya lembaga atau kelompok penyalur resmi BBM di wilayah-wilayah yang letaknya jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mengingat luasnya kondisi geografis Seruyan, usulan ini dinilai penting untuk mendekati kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha setempat.
Kendati demikian, Ahdian mengakui masih terdapat hambatan regulasi, khususnya terkait persyaratan jarak dan ketentuan wilayah kepulauan yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik geografis di Kalimantan.
"Kami meminta agar ketentuannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Banyak desa di Seruyan yang jauh dari SPBU. Kalau persyaratannya hanya berdasarkan pulau, tentu tidak sesuai dengan kondisi di Kalimantan," jelasnya.
Dari sisi ketersediaan, Ahdian menyebut pasokan kuota sebenarnya cukup memadai. Kendala utama di lapangan kerap kali disebabkan oleh faktor teknis, seperti kerusakan armada serta kondisi infrastruktur jalan yang memburuk pada musim hujan. Sebagai solusi, pihak terkait telah merencanakan penggunaan armada berukuran lebih kecil guna meningkatkan fleksibilitas distribusi ke pelosok daerah.
Melalui keterbukaan data dan fleksibilitas regulasi penyaluran, Pemkab Seruyan optimistis pengawasan BBM bersubsidi dapat berjalan lebih efektif sehingga tepat sasaran dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.(Ms)
