Gugatan Sengketa Pilkades Pematang Limau Ditolak PTUN, Pemkab Seruyan Pastikan Pemerintahan Desa Tetap Berjalan Normal
Kuala Pembuang, MKNews — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Syahroni terhadap Bupati Seruyan terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO). Menanggapi putusan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal.
Putusan atas perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK tersebut dibacakan dalam persidangan elektronik pada Rabu (4/11/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn., juga menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp538.500.
Sebagai tindak lanjut atas putusan itu, Pemkab Seruyan menggelar konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Seruyan, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Seruyan dr. Bahrun Abbas, Asisten III Setda Seruyan Yudiansyah, Plt. Kepala Diskominfo Sarinah Maulidah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Rusdi Hidayat, serta Kepala Bagian Hukum Immanuel.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMDes Seruyan, Rusdi Hidayat, memaparkan kronologi perkara yang bermula dari proses Pilkades Pematang Limau hingga berujung ke meja hijau. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum terhadap Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026 yang menjadi objek sengketa.
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tahapan pemungutan suara di desa tersebut telah selesai dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Selain itu, Supiansyah, telah resmi diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Kondisi inilah yang mendasari pandangan hakim bahwa kepentingan hukum penggugat telah hilang, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan keputusan bupati ditolak dan pemeriksaan pokok perkara dihentikan.
Plh. Sekda Seruyan, dr. Bahrun Abbas, menegaskan bahwa Pemkab Seruyan menghormati putusan majelis hakim yang dinilai memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan pemerintahan desa. Ia menjelaskan, penerbitan keputusan bupati yang dipersoalkan dilakukan murni melalui fungsi pengawasan pemerintahan (bestuurstoezicht), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan calon kepala desa.
"Sejak awal, penerbitan Keputusan Bupati Seruyan tanggal 5 Juni 2026 dijalankan melalui fungsi pengawasan hierarkis serta kepatuhan terhadap norma perundang-undangan dan putusan MK terkait kualifikasi calon kepala desa," ujar Bahrun Abbas.
Meski demikian, Pemkab Seruyan mengingatkan bahwa putusan PTUN Palangka Raya ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pihak penggugat masih memiliki hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Bahrun Abbas mengimbau seluruh masyarakat Desa Pematang Limau agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ia juga berpesan agar warga menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah kerukunan di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah berharap situasi yang kondusif tetap terjaga sehingga roda pemerintahan, pelayanan publik, serta program pembangunan di Desa Pematang Limau dapat berlangsung tanpa hambatan.(Ms)
