Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Hadiri Acara Rakornas Di Jawa Barat
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang di hadiri oleh Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia dan para Pimpinan lembaga negara dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019.
Rakornas kali ini mengambil tema "Sinergi Pelaksanaan 5 Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju", untuk menyamakan visi pembangunan 2020-2024 d II bawah Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dalam Acara tersebut Tampak hadir Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran.
Sugianto mengatakan bahwa ia memenuhi undangan dari Presiden Republik Indonesia untuk mendengarkan secara langsung visi Pak Jokowi-KH Ma’Ruf Amin, untuk dapat nantinya menyamakan visi dengan Pemerintah Daerah dalam hal Pembangunan wilayah kalimantan Tengah,” untuk Sinergi dalam Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Presiden berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa Indonesia.
"Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain," kata Presiden.
"Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu pulau, beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini," tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
Seperti diketahui, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan lima visi besar yang akan dikerjakan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Untuk itu, acara ini digelar dengan tujuan untuk menegaskan visi Presiden dan Wakil Presiden serta menyamakan persepsi visi pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Ini kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah dan kesamaan visi dengan tujuan untuk membangun Indonesia yang makin maju ke depan," kata Tito.
Regulasi atau peraturan-peraturan yang sedemikian banyak acap kali menjerat dan memperlambat gerak pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan penataan regulasi secara intensif baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Dewasa ini, penataan regulasi tersebut dinilai menjadi suatu keharusan. Regulasi yang ramping dan tak berbelit-belit akan memungkinkan pemerintah bergerak cepat dan menjadi lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan global.
"Fleksibilitas dan kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului dia yang menang," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC),
Presiden mengatakan, saat ini dirinya melihat bahwa pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah seakan berlomba-lomba membuat peraturan. Padahal, aturan-aturan yang dibuat tersebut tak menjamin penyelesaian suatu masalah bila tak dilihat secara menyeluruh.
"Sedikit-sedikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak dan kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat," ucapnya(red*)
