Gubernur Sambut Kunjungan Komisi X DPR RI
Pertemuan yang diselenggarakan pada rabu,18/12/2019 dalam rangka koordinasi peran pemprov kalteng terhadap pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pendidikan tinggi, pemuda, olahraga, perpustakaan dan ekonomi kreatif di daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, para Kepala Perangkat Daerah tingkat Prov. Kalteng, hadir Ketua komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM, anggota komisi X DPR RI serta tamu undangan lainnya.
Gubernur Kalteng mengatakan "Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan,"
Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
"Bidang pendidikan di provinsi kalimantan tengah mengalami perkembangan dan kemajuan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatnya angka harapan lama sekolah yaitu rata-rata lama sekolah mencapai 12,22 tahun yang berarti bahwa penduduk saat ini memiliki harapan untuk mengikuti jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi," bebernya.
"Bidang pendidikan di provinsi kalimantan tengah mengalami perkembangan dan kemajuan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatnya angka harapan lama sekolah yaitu rata-rata lama sekolah mencapai 12,22 tahun yang berarti bahwa penduduk saat ini memiliki harapan untuk mengikuti jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi," bebernya.
