Rakor Pengamanan Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, Pada Pilkada serentak 2020

Muara Teweh, MKNews-
Pemerintah kabupaten Barito Utara mengikuti rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 pada PILKADA yang akan diselenggarakan serentak tahun 2020. Rabu, 09/2020.

Kepala BNPB, Doni Monardo melalui aplikasi video daring mengatakan agar pilkada serentak ini dapat dijadikan momentum untuk melawan pandemi covid-19, aturan akan protokol kesehatan covid-19 selama pilkada harus di patuhi dan harus memakai desinfektan, masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta KPU hal ini guna menekan kasus guna mengurangi potensi kluster baru dari pilkada, jangan sampai pilkada menjadi kluster baru covid-19.

lebih lanjut, doni menerangkan untuk peta zonasi resiko kab/kota yang pilkada resiko tinggi 45 kab/kota 14,56%, resiko sedang 152 kab/kota 49,19%, resiko rendah 72 kab/kota 23,30%, tidak ada kasus baru 26 kab/kota 8,41%, tidak terdampak 14 kab/kota 4,53%. "Mudah-mudahan kita dapat melalui Pilkada serentak ini dengan sukses, demokrasi tetap berjalan, kesehatan juga tetap terjaga,” tutup doni.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan pemungutan suara pilkada serentak akan di laksanakan pada 9 Desember 2020, dengan momentum Pilkada ini kita jadikan momentum untuk bangkit bersama untuk mengatasi Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya.

Tito serius dalam menerapkan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam Pilkada serentak 2020. Ia menyebut bakal menggunakan semua instrumen hukum agar protokol kesehatan Covid-19 dipatuhi seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan,"tegas tito. (Led)