Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T meninjau lokasi pekerjaan penataan dan penanganan kawasan kumuh di daerah Komplek Murjani Kota Palangka Raya.

Kedatangan Leonard S Ampung kali ini kelokasi membawa kabar gembira bagi warga masyarakat setempat juga bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Pasalnya sebanyak 4.000 unit rumah layak huni sudah selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2019. Tiga tahun Leonard S Ampung memimpin Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah masyarakat merasa bangga dan senang.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung mengatakan ini semua berkat terobos  Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Disperkimtan Provinsi Kalteng berupaya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rumah layak huni itu bisa didapatkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun anggaran 2019. Tahun anggaran tersebut Disperkimtan Provinsi Kalteng telah membangun rumah layak huni di 13 Kabupaten se-Kalimantan Tengah. Pembangunan tersebut tersebar di 56 Kecamatan dan 130 desa.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Kadis  Disperkimtan agar Sebanyak 4.000 unit rumah ini menggunakan anggaran sebesar Rp70.000.000.000.

Perumahan ini dibangun di berbagai Kabupaten anatara lain diKabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 490 unit, Kabupaten Pulang Pisau 355 unit, Kabupaten Kapuas 860 unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 358 unit, Kabupaten Katingan 237 unit, Kabupaten Barito Timur 150 unit, Kabupaten Barito Utara 170 unit, Kabupaten Murung Raya 275 unit, Kabupaten Sukamara 150 unit, Kabupaten Seruyan 380 unit, Kabupaten Gunung Mas 242 unit, Kabupaten Lamandau 170 unit, Kabupaten Barito Selatan 163 unit.

Meski demikian Gubernur Kalteng Sugianto mengatakan bantuan 4.000 unit rumah masih dinilai sedikit, karena di Kalimantan Tengah rumah tidak layak huni jumlahnya mencapai 128.000. Sementara kemampuan anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2019 ini hanya untuk 267 unit saja.ujar Leonard

Sementara itu sebagai bagian dari tugas Disperkimtan Kalteng Leonard S. Ampung saat dikonfirmasi mengatakan Disperkimtan juga menangani drainase.

Hingga saat ini telah membangun drainase sepanjang 44.480 meter menggunakan anggaran APBD. Pembangunan tersebut dilakukan selama tiga tahun sejak 2017 hingga 2019 ini.

Pembangunan yang menelan biaya puluhan miliar rupiah tersebut dilakukan bertahap, pada 2017 terealisasi 28.000 meter, 2018 mencapai 9.000 meter. Sedangkan pada 2019 ini panjang pembangunan drainase hanya mencapai 7.480 meter.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas kawasan kumuh Disperkimtan Kalteng pada 2019 ini hanya merealisasi satu kawasan di seputaran Jalan Murjani Kota Palangka Raya.

Pengerjaan kawasan tersebut melibatkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) oleh Cipta Karya. Diperkimtan Kalteng telah melakukan kegiatan antara lain peningkatan jalan, peningkatan drainase, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Layak Huni (RLH), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rusun dan Rusus, penataan kualitas perumahan dikawasan kumuh dan kegiatan lainnya yang masih berada dalam tupoksi .
Secara keseluruhan Disperkimtan Kalteng yang berdiri saat kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran pada 2016 lalu ini telah meraih keberhasilan.
Kepala Disperkimtan Kalteng Leonard S Ampung mengatakan masyarakat memberikan respons positif terhadap berbagai kebijakan Gubernur Kalteng di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terus mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya.

“Tugas kita adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” jelas Kadis Disperkimtan Kalteng Leonard. Kamis, (7/11/2019).

Leonard selanjutnya merinci capaian kegiatan prioritas Disperkimtan sejak 2017 yaitu peningkatan jalan dan drainase lingkungan permukiman dan perumahan dengan panjang jalan lingkungan 37.000 M dan panjang drainase 9.000 M.
“Panjang jalan lingkungan 18.000 M, panjang drainase 28.000 M, bantuan peningkatan rumah bagi veteran dan janda pejuang 70 unit,” paparnya.
Untuk pengembangan kawasan permukiman dalam kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2017, Kalteng mendapatkan kuota sebanyak 2.000 unit yang terbagi pada 8 Kabupaten/Kota, di antaranya Kabupaten Pulang Pisau 230 unit, Kotawaringin Barat 385 unit, Katingan 315 unit, Barito Selatan 277 unit, Seruyan 130 unit, Kapuas 175 unit, Kotawaringin Timur 212 unit, dan Kota Palangka Raya 276 unit.
“Total realisasi BSPS Kalteng tahun 2017 meliputi 8 Kabupaten/Kota, di 19 Kecamatan, 33 Desa, dengan 2.000 Penerima Bantuan (PB) yang terdiri dari 2.000 rumah rusak kondisi berat, dengan nominal bantuan per-penerima bantuan sebesar Rp15.000.000 dengan jumlah total penyerapan bantuan Rp 30.000.000.000,” ungkap Leonard.

Untuk pengembangan kawasan permukiman dalam kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2018, Kalteng mendapatkan kuota sebanyak 3.500 unit yang terbagi pada 8 Kabupaten/Kota, di antaranya Kota Palangka Raya 180 unit, Kabupaten Gunung Mas 215 unit, Pulang Pisau 243 unit, Kapuas 275 unit, Barito Selatan 350 unit, Barito Timur 240 unit, Murung Raya 180 unit, Katingan 369 unit, Kotawaringin Timur, 338 unit, Seruyan 195 unit, Kotawaringin Barat 225 unit, Lamandau 220 unit, serta Sukamara 200 unit.

Masyarakat sangat merespons positif atas kegiatan yang sudah dilakukan, karena sangat menyentuh seluruh lapisan, terkhusus untuk masyarakat tingkat bawah di Kalteng dan sekitarnya. “Terutama pada kegiatan bantuan perumahan sehingga masyarakat begitu berterima kasih kepada Gubernur H. Sugianto Sabran melalui Dinas Perkimtan,” tuturnya.

Untuk realisasi BSPS Kalteng tahun 2018 total meliputi 14 Kabupaten/Kota, di 41 Kecamatan, 85 Desa, dengan 3.500 PB dengan nominal bantuan per penerima bantuan, seluruh penerima bantuan mendapatkan bantuan dengan nominal Rp15.000.000 dengan rincian Rp12.500.000 untuk material dan Rp2.500.000 upah pekerja, untuk mendukung program pemerintah dalam hal padat karya, jumlah total penyerapan bantuan Rp. 52.500.000.000.
“Sementara untuk tahun 2019 BSPS meliputi 13 Kabupaten, 56 Kecamatan, 130 Desa/Kelurahan, 4.000 unit dengan alokasi anggaran bantuan Rp. 70.000.000.000,” pungkasnya.

Pekerjaan ini merupakan bagian dari program pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan tahun anggaran 2019. (red)