DPRD Seruyan Desak Percepatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Fokuskan Anggaran untuk Infrastruktur Pertanian dan Krisis Air Bersih
Kuala Pembuang, MKNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta agar penyesuaian dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat segera dikebut.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi A Bidang Hukum Pemerintahan dan Perekonomian DPRD Kabupaten Seruyan, Bejo Riyanto, usai Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (15/9/2026).
"Segera untuk penyesuaian ya. Karena khawatirnya nanti kita efektif kerjanya ini kan sekitar 60 harian saja. Jadi harus segera dilaksanakan itu supaya semua kegiatan bisa berjalan dan realisasi pembangunan bisa terlihat, terutama yang berkaitan dengan fisik," ujar Bejo
Bejo menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran yang ada, alokasi dana yang tersedia akan dimaksimalkan untuk kegiatan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang bermuara pada peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, keluhan utama yang banyak disampaikan oleh masyarakat saat ini berkaitan erat dengan aksesibilitas jalan dan jembatan yang menunjang aktivitas ekonomi kerakyatan tersebut.
Selain infrastruktur fisik, DPRD Seruyan juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan ketersediaan air bersih di tengah musim kemarau yang telah berlangsung kurang lebih empat bulan terakhir. Bejo menyebutkan bahwa dampak kekeringan telah dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir, serta memengaruhi operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang airnya mulai terasa payau dan asin.
"PDAM sekarang sudah mampet dan asin. Ini keluhan juga bagi masyarakat. Semoga pemerintah daerah melalui peningkatan anggaran hibah kepada PDAM bisa memperbaiki pelayanan ketersediaan air bersih," tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pihak DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembersihan saluran pengairan (irigasi), usulan pembangunan embung guna mengatasi ketersediaan air bersih, serta evaluasi pembangunan sumur bor di titik-titik strategis wilayah yang sering mengalami kesulitan air bersih saat kemarau.
"Tentu kita support program pembagian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan saat ini. Cuma kalau bisa jangan hanya dilakukan seperti itu terus, harus ada solusi permanen minimal dengan ketersediaan sumur bor di titik-titik tertentu ke depannya," pungkas Bejo.(Ms)
