Status Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan di Seruyan Resmi Diperpanjang, Pemkab Andalkan Dana Banpres Rp20 Miliar
Kuala Pembuang, MKNews — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bersama unsur TNI-Polri dan instansi terkait resmi memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan. Keputusan ini diambil usai menggelar rapat evaluasi di Aula Kantor BPBD Kabupaten Seruyan, Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kamis (29/10/2026).
Rapat koordinasi strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, serta dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Di antaranya Kabagops Polres Seruyan Kompol Ari Prasetyo, Pabung 1015-14 Kuala Pembuang Kapten Supriyono, perwakilan Kejaksaan Negeri Seruyan Rahmad Ramadhan Nasution, Kepala BPBD Kabupaten Seruyan Agus Supriadi, perwakilan BNPB, Kepala Pondok Kerja Daops Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya.
Wakil Bupati Seruyan H. Supian menjelaskan, perpanjangan status ini didasarkan pada berbagai pertimbangan matang dan masukan lintas sektoral. Walaupun dalam beberapa hari terakhir wilayah Seruyan sempat diguyur hujan yang berhasil menurunkan jumlah titik panas (hotspot), pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat dari satu sisi semata.
"Berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan saat ini masih tidak merata dan tidak normal. Kemungkinan besar masa kekeringan atau kemarau ini masih akan berlangsung hingga perkiraan akhir November 2026," ujar H. Supian saat diwawancarai awak media usai kegiatan.
Selain faktor cuaca, karakteristik wilayah Kabupaten Seruyan yang didominasi oleh lahan gambut menjadi alasan krusial lainnya. Menurutnya, hujan ringan dalam beberapa hari belakangan belum cukup untuk memadamkan api yang berpotensi membakar lapisan gambut di bawah permukaan tanah.
"Karena kita ini banyak lahan gambut, api itu masih belum sepenuhnya bisa diatasi hanya dengan turunnya hujan beberapa hari ini," tambahnya.
Konsekuensi dari perpanjangan status tanggap darurat ini tentu berkaitan dengan ketersediaan anggaran operasional penanganan. Kendati demikian, Pemkab Seruyan memastikan ketersediaan logistik dan pembiayaan aman berkat adanya dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Seruyan, Agus Supriadi, mengungkapkan bahwa pihaknya mengelola dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar yang difokuskan pada dua alokasi utama.
"Pertama, objek utama yang kita anggarkan adalah aktivasi posko satgas, baik darat maupun udara. Komponennya mencakup dukungan logistik, makan-minum, BBM, mobilisasi satgas udara di Bandara Kuala Pembuang, serta honorarium personel piket dan pemadaman di lapangan," jelas Agus.
Fokus kedua, lanjut Agus, adalah pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pemadaman kebakaran. Pasalnya, kebutuhan peralatan pemadaman di berbagai wilayah—mulai dari tingkat desa di ujung kecamatan hingga Kota Kuala Pembuang—masih dinilai kurang, menyesuaikan dengan usulan yang disampaikan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA).
Terkait efektivitas Satgas Udara, Agus menambahkan bahwa operasi penanganan dilakukan secara sinergis lintas wilayah, mencakup kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) hingga perbatasan Pangkalan Bun, termasuk aksi water bombing di kawasan Jaitan dan Baung.
Melalui evaluasi komprehensif ini, Pemkab Seruyan berharap seluruh instansi terkait dapat terus menyelaraskan langkah penanganan, memperketat pemantauan kondisi lapangan, serta memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung hingga berakhirnya masa perpanjangan status siaga bencana.(Ms)
