DPRD Seruyan Gelar Paripurna, Usulkan Dua Raperda Inisiatif Termasuk Penguatan Aturan TJSL Perusahaan
Kuala Pembuang, MKNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menggelar Rapat Paripurna Ke-11 dan Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Paripurna DPRD Seruyan, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut mengagendakan pidato pengantar terkait penyampaian dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD serta dua Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, serta dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah yang mewakili bupati, unsur Forkopimda, para anggota dewan, dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Seruyan.
Pidato pengantar dua Raperda Inisiatif DPRD disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Seruyan, Arahman. Ia menjelaskan bahwa Raperda inisiatif pertama mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Regulasi ini dinilai mendesak mengingat program TJSLP dari perusahaan—khususnya perkebunan kelapa sawit—selama ini kerap dinilai masih bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya proporsional terhadap dampak sosial serta lingkungan.
"Raperda ini diajukan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan tertib administrasi, serta meminimalkan konflik sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan," ujar Arahman di hadapan peserta sidang. Sementara itu, Raperda inisiatif kedua mencakup perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kabupaten Seruyan.
Selain Raperda inisiatif dewan, sidang juga mendengarkan pidato pengantar dua Raperda Kabupaten Seruyan yang disampaikan oleh Plh. Sekda Seruyan, dr. Bahrun Abbas. Pihak legislatif berharap eksekutif dan Bapemperda dapat segera menindaklanjuti pembahasan bersama agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ditemui usai kegiatan, Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo menegaskan bahwa penggodokan Raperda terkait TJSL (sebelumnya dikenal sebagai CSR) ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran program dari perusahaan kepada masyarakat sekitar.
"Selama ini perusahaan sebenarnya sudah memiliki program CSR, tetapi belum maksimal. Tujuannya adalah memaksimalkan hal tersebut agar betul-betul tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum," pungkas Zuli Eko.(Ms)