Pemkab Seruyan Matangkan Sinkronisasi Tata Ruang dan Solusi Fragmentasi Hutan Pasca-TORA
Kuala Pembuang, MKNews— Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Dr. Bahrun Abbas, memimpin rapat strategis guna membahas potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca-pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut fokus merumuskan langkah penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan sekaligus menyelaraskan kebijakan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan kesepakatan rapat, penanganan fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca-TORA PPTPKH akan ditempuh melalui reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam RTRW kabupaten nantinya disinkronkan dengan tingkat provinsi.
Selain itu, objek tanah dari hasil pola persetujuan TORA PPTPKH akan melalui proses holding zone menjadi zona budidaya. Langkah ini berfungsi sebagai data pendukung dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui mekanisme reviu RTRW provinsi, yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan sekaligus mengatasi potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan, sehingga pemanfaatan ruang di daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Seruyan juga mengintegrasikan berbagai data sektoral lainnya—seperti lahan persawahan, tambak, serta data teknis penunjang—ke dalam perencanaan tata ruang daerah.
Guna memastikan validitas data tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkab Seruyan diminta segera menyerahkan data kondisi eksisting serta rencana kegiatan yang membutuhkan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang tata ruang.
Melalui langkah komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan optimistis dapat memperkuat sinkronisasi tata ruang, menjamin keakuratan data sektoral, serta mendorong penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas.(Ms)
