Warga Desa Bangkal Seruyan Raya, Minta Pj Kades Mundur dari Jabatan, dan Transparan dalam Pengelolaan Uang Dana Pasar Desa
KUALA PEMBUANG- Puluhan warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kamis (19/6/2025) pagi menggeruduk kantor desa setempat. Mereka menuntut agar Pj Kepala Desa (Kades) mundur dari jabatannya.
Aksi demo yang dilakukan secara damai dengan menyertakan pajangan spanduk bertuliskan beberapa tuntutan warga itu, dijaga oleh beberapa aparat gabungan dari TNI dan Polri guna mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam orasinya, perwakilan para pendemo, Sapriyadi melalui pengeras suara menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, meminta Pj Kades Bangkal, Markuni, mundur dari jabatannya agar kebijakan yang tidak berpihak dengan masyarakat tidak terulang kembali.
Kedua, meminta agar Pj Kades Bangkal dari Kecamatan Seruyan Raya bukan dari Dinas Perhubungan yang dinilai tidak paham birokrasi.
"Tuntutan ketiga, meminta Pj Kades Bangkal supaya terbuka atau transparan dalam hal pengelolaan uang dana pasar desa," kata Sapriyadi dalam orasinya.
Keempat kata Sapriyadi, pihaknya meminta pertanggung jawaban Pj Kades Bangkal mengenai pemotongan 5% dari uang anggota CP Koperasi Sepan Raya
"Terakhir, kami meminta keterbukaan mengenai penanaman singkong untuk ketahanan pangan Desa Bangkal yang dilakukan pada tahun 2020 lalu," ujar Sapriyadi.
Menanggapi orasi tuntutan warga desa tersebut, Pj Kades Bangkal, Markuni, mengatakan bahwa untuk pengunduran dirinya selaku Pj Kades disesuaikan dengan perintah dari pimpinan daerah (Bupati).
"Untuk keterbukaan dalam ketahanan pangan tahun 2020 lalu itu semua sudah diberikan kepada masyarakat desa semua. Sedangkan terkait pengelolaan dana pasar desa, untuk perbaikan WC atau toilet dan bangunan pasar akan diperbaiki. Mengingat sebelumnya anggaran keuangan untuk kegiatan itu masih kurang," kata Markuni.
Sementara itu, Camat Seruyan Raya, M. Abdi Radhiyanie, mengungkapkan bahwa pihaknya dari kecamatan akan menyampaikan dan mengevaluasi Pj Kades Bangkal ke pimpinan (Bupati).
"Terkait permasalahan ini, kita akan menyampaikan permohonan untuk digelar rapat kepada pimpinan daerah," kata Abdi.
Berdasarkan hasil kesepakatan bersama usai berlangsungnya aksi demo, bahwa Pj Kades Bangkal dinonaktifkan sementara sampai ada keputusan dari pemerintah daerah. Selain itu, juga disepakati penyegelan ruang kantor Pj Kades Bangkal sampai ada keputusan lebih lanjut. (Ms/gan)
