Tingkatkan Profesionalisme, DPRD Murung Raya Ikuti Bimtek Bersama Universitas Respati Indonesia

Pambelum, Jakarta,MKNews – Sebagai upaya memperkuat kapasitas dan profesionalisme anggota dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bekerja sama dengan Universitas Respati Indonesia (URINDO).

Bintek ini berlangsung di Jakarta sejak 7 hingga 10 Oktober 2025 dan Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Dina Maulidah, dan Wakil Ketua II Likon beserta para anggota DPRD Kabupaten Murung Raya lainnya.

Mengusung tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah”, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar lebih efektif dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menegaskan bahwa kegiatan Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi para anggota dewan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh anggota DPRD memahami dengan baik peran strategisnya dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Rumiadi.

Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, S.H.I., menilai Bimtek ini tidak hanya penting untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan fungsi lembaga legislatif secara profesional dan berintegritas.

“Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama sekaligus refleksi bagi kami semua. DPRD dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan dan mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah demi pembangunan yang lebih merata dan berpihak pada masyarakat,” kata Dina.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan materi dari akademisi dan praktisi pemerintahan berpengalaman yang membahas penyusunan rencana kerja daerah, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta penerapan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.