Asisten Ekbang Leonard S. Ampung Buka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov Kalteng Tahun 2023

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung saat membuka secara resmi Pertemuan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2023

Kalteng – mediakaltengnews.com- - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung membuka secara resmi Pertemuan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (17/2/2022).

Pertemuan dihadiri oleh jajaran dari DPRD Prov. Kalteng, Kepala Badan/Dinas/ Unit Satuan Kerja/Instansi Vertikal Prov. Kalteng serta Unsur Perbankan, Perusahaan dan Perguruan Tinggi di Prov. Kalteng.

Leonard S. Ampung saat membacakan sambutan tertulis Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin menyampaikan pertemuan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2023 ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan yang dimulai sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif.

Baca Juga : 

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Prov. Kalteng Tahun 2023 merupakan tahun awal perencanaan setelah melalui masa transisi dokumen perencanaan Tahun 2022. Penyusunan dokumen perencanaan Tahun  2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalteng Tahun 2021-2026 sebagai acuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan antar perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Leonard S. Ampung  mengatakan, saat ini masih terdapat isu-isu strategis yang akan menjadi fokus kita di Tahun 2023 ini, sesuai hasil kesepakatan antara Bappenas-Bappeda untuk diselesaikan antara lain belum optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pangan, belum optimalnya pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam, masih rendahnya pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas, masih rendahnya kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, belum optimalnya mitigasi bencana akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan belum optimalnya penanganan dampak Pandemi Covid-19.

“Isu tersebut diatas merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tahun 2023”, tutur Leo.

Selain itu, dalam rangka menjaga konsistensi, sinkronisasi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan Prov. Kalteng yang lain serta tetap bersinergi dengan RKPD tahun sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Prov. Kalteng, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 memperhatikan identifikasi target-target pembangunan yang belum tercapai, identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2023, identifikas target-target pembangunan makro di Tahun 2021 yang belum tercapai, identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Lebih lanjut disampaikan, penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 akan menjadi lanjutan pembangungan tahun sebelumnya, yang nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan Prov. Kalteng. Leo mengungkapkan, dalam merumuskan prioritas pembangunan harus berorientasi kepada masyarakat. Hindari kepentingan ego sektoral dan perkuat sinergi dalam penyusunan perencanaan prioritas pembangunan Prov. Kalteng.

Terakhir disampaikan, sasaran dan target pembangunan Prov. Kalteng tahun 2023 yang merupakan inikator kinerja utama Gubernur Kalteng yang nantinya akan menjadi target capaian di Tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 % persen;  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,53; Indeks Demokrasi Indonesia 75,50%; Angka Kemiskinan 4,81 %; Indeks Resiko Bencana 129; Indeks Reformasi Birokrasi B; Indeks Pembangunan Manusia 72,89 %; Tingkat Pengangguran Terbuka 4 %; Indeks Kerukunan Umat Beragama 78,02%; Indeks Pembangunan Gender 89,09 %; Indeks Gini 0,222; Indeks Ketimpangan 0,143.

“Untuk mencapai target indikator-indikator tersebut diperlukan upaya dan kerja keras kita semua, dan tentu saja hal ini perlu dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengendaliannya”, pungkasnya.