Antisipasi Karhutla Dampak El Nino, Ketua DPRD Seruyan Minta Pemkab Inventarisir Potensi Api di Perkebunan Warga
Kuala Pembuang, MKNews – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait untuk meningkatkan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan perkebunan warga.
Hal tersebut disampaikan Zuli Eko Prasetyo saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Seruyan, Selasa (20/10/2026).
Eko sebutan akrabnya, menyoroti ancaman maraknya karhutla yang merembet hingga mendekati serta melahap area perkebunan dan pertanian milik warga akibat musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino.
"Saya sudah sampaikan ke pemerintah daerah untuk menginventarisir titik-titik atau potensi api di wilayah perkebunan masyarakat. Bantuan seperti alat pemadam dan mesin pompa air harus difokuskan dan dimaksimalkan di wilayah tersebut," tegas Eko.
Politisi dari partai PDI-P tersebut menilai, keterlibatan masyarakat sekitar sangat Penting dalam upaya mitigasi dan pemadaman awal di lapangan. Menurutnya, warga akan secara swadaya dan kompak menjaga lingkungannya jika didukung oleh sarana penanggulangan yang memadai.
"Masyarakat pasti akan ikut membantu pemadaman ketika api mendekati lahan atau lingkungan mereka. Akan terjadi kekompakan untuk bersama-sama menjaga agar api tidak meluas," tambahnya.
Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa ancaman karhutla merupakan bencana berulang yang skalanya dipengaruhi oleh siklus cuaca. Meski fenomena alam seperti El Nino tidak dapat ditahan, potensi dampaknya dapat diantisipasi secara terukur melalui perencanaan dan alokasi anggaran yang matang.
Terkait usulan fasilitas pencegahan jangka panjang seperti pembuatan sumur bor dan embung, ia menegaskan bahwa beban pembiayaan tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Kalau dibebankan ke masyarakat tentu tidak mungkin karena terkendala biaya. Oleh karena itu, kita minta pemerintah daerah menyiapkan sumur bor dan membangun embung-embung air di titik-titik rawan karhutla. Anggaran dan program daerah harus diarahkan ke sana agar ketika kebakaran terjadi kedepannya, kita sudah sepenuhnya siap," pungkasnya.(Ms)
