Hj. Sri Neni Trianawati, SE, MAP Anggota DPRD Barito Utara Soroti Program MBG
Barito Utara, MKNews- Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yaitu dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) berlangsung, anggota DPRD Barito Utara (Barut) mempertanyakan terkait gizi dan juga Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum dinikmati oleh anak-anak khususnya di wilayah pedesaan atau daerah terpencil.
Menurut Hj. Sri Neni Trianawati, SE, MAP seperti yang kita ketahui bahwa peminat awal untuk menerima dan pengkonsumsi dari Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan tetapi selanjutnya, mereka tidak berkenan lagi karena apa? Tadi permasalahannya adalah kurangnya varian menu dari penyelenggara," Ujarnya Selasa 08/04/2026.
Adapun lanjutnya, makanan Bergizi Gratis (MBG) tersebut yang mungkin mereka belum memahami apa yang menjadi minat dan keinginan anak didik kita seharusnya, dari pelaksana MBG ini kan setiap bulan ada evaluasinya alangkah baiknya jika mengevaluasi dan menanyakan kepada anak menu apa yang diinginkan anak-anak mereka pasti bicara.
"Begitu juga terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut untuk mencari tau apa yang menjadi minat dari anak-anak sehingga menu yang diberikan ini tidak semua ditolak oleh anak-anak. Adapun sebenarnya itu tidak jauh dari pisang, telur, ayam, tapi mereka yang mengolah nya supaya menggugah selera anak-anak untuk mengkonsumsi itu. Dalam hal ini perlu juga SPPG, dan Badan Gizi itu supaya mengawasinya agar perlu ditingkatkan lagi," Kata Hj. Sri Neni Trianawati.
Lalu kemudian, tadi itu disampaikan beberapa menu yang tidak diterima oleh anak-anak karena ada yang basi, ada yang tidak layak di konsumsi, itu pengawasannya kurang dari Badan Gizi. Saya tau kalau tidak salah enam jam konsumsi anak-anak dan itu harus dibangunkan oleh menu yang tahan lama maka tidak selama enam
jam dikomsumsi anak-anak kalau tidak, itu tidak bisa di sajikan kepada anak-anak.
"Tadi itu memang ada kekurangan di daerah pedesaan bahwa MBG ini belum di nikmati oleh anak-anak kita yang berada di pedesaan atau daerah terpencil. Sebenarnya ini baik disampaikan kepada pemerintah daerah. Bahwa program MBG itu ada untuk daerah tertinggal terdepan dan terluar (DTTT) dan jadi program MBG itu harus disertai dengan peran pemerintah yang mendorong MBG ini bisa dilaksanakan di desa karena apa? Pemerintah sebagai fasilitator dan juga sebagai untuk mengadakan dapur umum atau fasilitas SPPG untuk daerah terpencil," Ucapannya. (Led)
